Jakarta – KPK sudah memutuskan 7 terdakwa terkini permasalahan penggelapan jual beli kedudukan yang mengaitkan Bupati Nonaktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo( MAW). KPK mengatakan Dana yang diperoleh Mukti Agung dalam permasalahan penggelapan itu buat mendanai aktivitas suatu partai politik.
” dipakai AJW mendanai bermacam keinginan MAW yang di antara lain dipakai buat mensupport aktivitas muktamar salah satu partai di Makassar tahun 2022,” tutur Ketua Investigasi KPK Brigjen Asep Geledek Rahayu, dalam bertemu pers, Senin( 5 atau 6 atau 2023).
Adi Jumal Widodo( AJW) sendiri ialah orang kepercayan dari Mukti Wibowo. Adi Jumal ditunjuk oleh Mukti Wibowo buat menata cetak biru perputaran para ASN di Pemkab Pemalang.
” MAW percayakan AJW buat mengurus perarutan cetak biru tercantum menata perputaran, pemindahan serta advertensi para ASN di rezim Kabupaten Pemalang,” tuturnya.
Kedudukan yang dikondisikan buat diisi merupakan Eselon IV, Eselon III serta Eselon II di Pemkab Pemalang. Biayanya juga bermacam- macam mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 100 juta.
” Jadi buat menaiki posisi- posisi itu, terdapat bayaran yang wajib dibayar pada MAW berlaku seperti bupati. Besarannya mulai dari Rp15 juta hingga dengan Rp100 juta. Terkait dari seberapa penting posisi itu,” ucapnya.
Asep berkata penyerahan duit penggelapan itu dicoba di kantor Adi Jumal, serta langsung diinformasikan ke Mukti Agung. Jadi, tutur Agus, Adi Jumal berfungsi selaku perantara.
” Penyerahan dengan cara kas di kantor AJW, serta senantiasa di informasikan ke sodara MAW. Jadi AJW ini perantaranya. Sebab MAW merupakan bupatinya,” sebutnya.
Lebih dahulu, KPK sudah memutuskan 7 terdakwa terkini permasalahan penggelapan jual beli kedudukan yang mengaitkan Bupati Nonaktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo. 3 terdakwa saat ini ditahan KPK.
” Buat kebutuhan investigasi hingga Regu Interogator melaksanakan penangkapan pada MA, AR, serta SE buat tiap- tiap sepanjang 20 hari awal, terbatas dari bertepatan pada 5 Juni 2023 hingga dengan 24 Juni 2023 di Rutan KPK,” cakap Asep, Senin( 5 atau 6).
3 terdakwa yang ditahan ialah Kepala Biro Pembelajaran serta Kultur Abdul Rachman, Kepala Tubuh Pengurusan Pemasukan Wilayah Mubarak Ahmad, serta Kepala Biro Pemberdayaan Warga serta Rezim Dusun Suhirman. Ketiganya administratur di Pemkab Pemalang.
Asep berkata penentuan terdakwa serta penangkapan dicoba cocok perlengkapan fakta serta kenyataan hukum di sidang Mukti Agung.
” KPK meningkatkan dengan perlengkapan fakta yang diperkuat kenyataan hukum sidang kerabat MAW serta kawan- kawan,” tutur Asep.
Selanjutnya 7 terdakwa terkini permasalahan uang sogok Bupati Pemalang:
1. Abdul Rachman( Kepala Biro Pembelajaran serta Kultur)
2. Mubarak Ahmad( Kepala Tubuh Pengurusan Pemasukan Wilayah)
3. Suhirman( Kepala Biro Pemberdayaan Warga serta Rezim Dusun)
4. Moh. Ramdon( Kepala Biro Perumahan serta Area Kawasan tinggal)
5. Bambang Haryono( Kepala Tubuh Kesatuan Bangsa serta Politik)
6. Raharjo( Kepala Biro Area Hidup)
7. Sodik Ismanto( Sekretaris DPRD Pemalang)
